Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menghadiri kegiatan Sinergi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Jawa Barat Istimewa. Bertempat di Aula Husni Hamid Komplek Perkantoran Pemda Karawang, Selasa (04/03).

Agenda ini menjadikan ajang diskusi strategis antar instansi dalam membangun sinergitas lintas sektor demi mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan berdaya saing.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, dalam arahannya menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk mementingkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengelola pemerintahan.

Dedi Mulyadi mengaku dirinya sebagai gubernur akan lebih banyak terjun ke lapangan menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan diskusi dibandingkan mengadakan rapat formal.

“Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Gubernur Jawa Barat menekankan perubahan dalam pengelolaan tenaga kerja. Ia meminta setiap desa memiliki operator yang bertugas menginput data tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan keahlian. Dengan sistem ini, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa langsung melihat data yang tersedia tanpa proses berbelit.

Lanjut dari itu, Dedi Mulyadi mengkritik pola pemberian bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi oleh para pejabat kepala daerah. Ia mengusulkan agar pembagian bantuan salurkan dengan cara diantarkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana dilakukan oleh leluhur Sunda sebagai tradisi saat berbagi menjelang lebaran.

“Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan itu diantar langsung ke rumah yang membutuhkan,” katanya.

Dedi pun menambahkan terkait permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan oleh ormas atau LSM dengan cara memaksa kepada perusahaan agar ditindak tegas oleh pemerintah daerah. Karena pada dasarnya perusahaan telah memberikan pajak kepada pemerintah dan pajak tersebut harus dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi paksaan atau pemerasan kepada perusahaan.

“Perusahaan sudah membayar pajak, uang dari pajak tersebut harus dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk yang bermanfaat,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Dedi Mulyadi meminta para kepala daerah untuk bekerja jujur dan transparan kepada rakyat. Ia menekankan bahwa setiap pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan air bersih, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk sumber anggarannya.

“Tuntaskan seluruh kebutuhan masyarakat, air bersih, pendidikan, infrastruktur. Jangan sampai ada yang setengah-setengah,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, menjadi momentum penting untuk membangun Jawa Barat yang Istimewa. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan, pembangunan di Jawa Barat akan semakin inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyambut baik arahan dari Gubernur Jawa Barat tersebut dan siap mewujudkan Jawa Barat Istimewa melalui sinergitas program Subang Ngabret dalam 5 tahun kedepan.

Selain itu, Bupati Subang juga optimis bahwa nantinya melalui program Jabar Istimewa akan memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Subang dalam memajukan pembangunan yang merata.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Subang, Kapolres Subang, Dandim 0605/Subang, Kadisnakertrans, Kadisdikbud, Kepala Kemenag Subang.