×


Berita



Pemkab Subang Raih Opini WTP dari BPK

  Kamis, 25 Juni 2020
  andri
  440 Dilihat

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Sebelumnya pada tahun 2018 juga mendapatkan opini yang sama yaitu WTP.

Bupati Subang H. Ruhimat dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur serta para pejabat terkait sangat berbahagia dan bangga hati, karena selama kepimpinannya yang belum genap dua tahun berhasil mendapatkan rekor mengantarkan Subang mendapatkan opini WTP dari BKP di tahun 2018 dan 2019. 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 disampaikan secara daring yang diikuti oleh beberapa Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, diantaranya Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

"Opini WTP dari BPK Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Subang tersebut, tak lain berkat kesuksesan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam pengelolaan keuangan dan aset secara akuntabel," kata Bupati Subang, Kamis (25/6/2020) di Rumah Dinas Bupati.

Menurut Bupati, BPK telah memberikan penilaian yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD. Hal tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, serta bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas LKPD.

Semua hasil yang didapat, dikatakan Bupati merupakan kerja keras dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Subang. Terlebih, kerja keras Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Subang, Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan lainnya.

"Semoga dengan raihan opini WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, dalam pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Termasuk informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, transparan dan akuntabel," ujar Bupati.

Sementara itu Kepala Bapenda Subang Dadang Kurnianudin mengatakan bahw BPK memberikan sejumlah catatan agar Pemkab Subang memperbaiki manajemen aset, mekanisme pengadaan barang dan jasa, PBB, kesalahan penganggaran dan kelebihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional. "Hal tersebut akan menjadi acuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja,” ujarnya. (Bagian Prokompim)