Subang Perlu Pinjaman Untuk Pembangunan Infrastruktur

  • andri
  • Sabtu 24 Agustus 2019
  • Dibaca: 59 Pengunjung
Subang Perlu Pinjaman Untuk Pembangunan Infrastruktur

Rencana Pinjaman Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendadak menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama di media sosial. Terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan Bupati Subang H. Ruhimat yang disampaikan pada Sidang paripurna DPRD Kabupaten Subang, Rabu (21/8/2019).

Bupati Subang mengatakan, pinjaman daerah yang diajukan adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Subang yaitu pengadaan tanah Lingkar Subang, pelebaran jalan sekitar Patimban, pembangunan ruas jalan Purwadadi-Pabuaran dan pengadaan lahan di Subang kota.

Terkait hal tersebut ditegaskan oleh Bupati pada saat kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Lembah Sari Mas, Kamis (22/8/2019) dihadapan para Kepala Perangkat Daerah dan Para Camat bahwa tujuan dari pembangunan dibeberapa titik-titik strategis tersebut yaitu berkembang pesatnya perekonomian di Kabupaten Subang yang muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Subang.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bupati bahwa urgensi pinjaman daerah adalah untuk menarik anggaran pusat dan provinsi karena sebetulnya pusat dan provinsi siap membiayai beberapa usulan pembangunan jalan  yang strategis di Kabupaten Subang misalnya untuk lingkar luar, akan tetapi terkendala dengan ketersediaan lahan karena belum dibebaskan.

“Dimasa yang lalu juga terdapat beberapa lokasi pembangunan jalan yang tidak bisa direalisasikan karena permasalahan serupa. Dua hal ini juga melatarbelakangi Kebijakan Pinjaman Daerah yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Subang untuk mendapat persetujuan,” ujar Bupati.

Dijelaskan terpisah oleh Kepala BKAD Kabupaten Subang H. Syawal bahwa mekanisme Pinjaman Daerah  sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut proses realisasi pinjaman daerah cukuplah panjang, karena selain harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Subang juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Diskominfo/ Foto: Bagian Humas)

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita