Rakornas tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018

  • Dibaca: 271 Pengunjung
Rakornas tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018

JAKARTA – Banyak daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak hingga masih belum selesai dalam penyelarasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sehingga belum ditandatangani.

"Alhamdulillah untuk kita di Kabupaten Subang mengenai NPHD dan penyaluran anggaran, termasuk yang paling cepat dan Jawa Barat pun juga yang paling cepat," ujarnya Bupati Subang, Imas Aryumningsih usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan, Senin (23/10).

Dengan Rakornas yang diikuti  kata Imas, banyak sekali masukan yang dapat diserap mengenai persiapan-persiapan menjelang pilkada, seperti PNS yang tidak boleh ikut politik instan, pemasangan baligo, peraturan petahana dan penganggaran dari pemerintah kepada KPU yaitu NPHD yang menjadi sorotan.

"Kita berhadap semoga pemilu di Kabupaten Subang kondusif, lancar dan damai tidak ada konflik, dan esok juga kita akan rapat seluruh Bupati dan Gubernur bersama Presiden mengenai pemilu ini," imbuhnya.

Kemudian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang, Maman Suparman mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyatukan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemilihan baik itu panwas dan KPU juga mengenai anggaran karena di beberapa masih adanya ketidak kompakan.

"Diharapkan tidak ada lagi anggaran yang tidak match antar penyelenggara dengan pemerintah dan rapat ini memantapkan seluruh tahapan yang akan dilakukan, apalagi sebentar lagi kita mulai kegiata bulan strategis pendaftaran calon-calon, sehingga koordinasi ini kita betul-betul memantapkan persiapan tersebut," ungkapnya.

Berbagai kemungkinan kerawanan pada proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 perlu dilakukan antisipasi. Menurut Direktur Jendral Otonomi Daerah, Sumarsono kerawanan tersebut dari sektor politik, hukum dan keamanan.

"Faktor keamanan, terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal dan lainya yang harus benar kita soroti dan kita pahami agar tidak ada konflik yang tidak kita harapkan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan, Senin (23/10).

Selanjutnya kata Sumarsono faktor lain yang perlu diperhatikan ialah proses pendistribusian surat suara, mulai dari pengiriman dan keamanan.

"Keterlambatan pendistribusian juga harus kita hindari seperti ke daerah pelosok dan kerawanan pendistribusiannya juga mengenai money politic dan lain-lain," tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Lutfi Lubihanto, yang memberikan materi dan pemaparan dan seluruh Jajaran Pejabat Kementerian Dalam Negeri berserta Jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pada kesempatan tersebut turut dihadir para kepala daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

Acara ditutup sekira pukul 4 sore oleh Mendagri yang hadir setelah terlebih dulu menghadiri rapat bersama MPR- RI. Dalam penutupannya ia menekankan agar para Ormas ikut selaras dalam koridor Pancasila jangan sampai merencanakan kegiatan penghianatan.

"Semua aturan itu dibuat dengan panjang, apalagi mengenai Pancasila tidak ada lagi toleran mengenai ormas yang ingin merubahnya, karena dalam pilkada harus sukses bersama," pungkasnya.

  • Dibaca: 271 Pengunjung

Serba Serbi Terkait Lainnya