Rapat Membahas Penanganan Kasus Ponpes MH Ciasem Subang

  • 26 Desember 2017
  • Dibaca: 33 Pengunjung
Rapat Membahas Penanganan Kasus Ponpes MH Ciasem Subang

Guna penanganan kasus Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kampung Bungur Gede, Desa Sukahaji, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang yang diserang Warga, Bupati Subang bersama Polres dan dinas serta instansi terkait mengadakan rapat membahas kasus tersebut.

Pada rapat tersebut dibahas masalah penanganan santri yang saat ini sudah direhabilitasi di Dinas Sosial dan pengamanan pesantren agar tidak dijarah serta mencari jalan keluar agar praktek menyimpang yang diajarkan dipesantren tersebut dihentikan.

"Memang dari hasil penyelidikan, pesantren ini sudah A1 (beritanya dapat dipercaya/dipertanggung jawabkan) teroris, karena dari hasil olah TKP banyak sekali bukti-butki dan semboyan teroris terutama mengenai ISIS," ungkap Kapolres Subang, AKBP M. Jhoni dalam Rapat koordinasi di Rumah Dinas Wakil Bupati, Jl. Tamansari no. 1 Cidongkol Subang pada, Selasa (26/12/17).

Kata Joni mengenai santri yang ingin kembali ke pesantren supaya mereka tidak kembali dahulu ke pesantren karena dikhawatirkan menyulut dan menambah lagi kemarahan warga.

"Kalau kita mengembalikan maka nyawa mereka akan terancam dan amarah warga pasti meningkat, dampaknya tentu akan menjadi bumerang, terutama jaringan mereka yang luas," tambahnya.

Kapolres Joni menjelaskan tahap pertama masyarakat bersepakat menandatangani surat penolakan adanya pesantren tersebut yang ditandatangani Kepala Desa dan Camat, selanjutnya Kemenag selalu tindakan sesuai aturan yang berlaku mengenai hibah dan ijin awal pesantren.

Kemudian Kepala Kementerian Agama Abdurohim mengatakan, pesantren terebut memiliki ijin sejak 1980 dan awalnya melaksanakan pendidikan kepesantrenan seperti biasa.

"Sejak kepemimpinannya berganti ke mantu kiyainya yaitu Khoirul Anam yang merupakan pendatang, mulai berubah dan banyak kejanggalan, serta sudah melanggar aturan ijin dan hibahnya karena sudah dipakai pemukiman pribadi," ungkapnya.

Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih mengatakan, penanganan kasus ini harus secepatnya dicari jalan keluarnya, karena walaupun penanganan kasus teroris begitu komplek, pasti ada jalan keluarnya.

"Terutama pengamanan Pesantren jangan sampai terjadi penjarahan, dan Santri yang dipindahkan di Dinsos harus benar-benar steril dan tak diijinkan keluar, sehingga kehati-hatian kita harus ditingkatkan," katanya.

Ia berharap setelah rapat ini segera dilaksanakan penanganan dan selanjutnya dilaporkan dalam rapat selanjutnya.

"Bila perlu kita nanti bersama KPAI dan BPBD, agar secepatnya tuntas," pungakasnya.

Karena dari laporan Dinsos maksimal pemindahan oleh Dinsos maksimal selam 90 hari.

"Mereka pun sangat behati-hati dalam pemberian makanan serta minuman, karena mereka tak makan daging serta kita berhati-hati asupan gizi yang cocok," ungkap Kadinsos Rahmat Efendi.

  • 26 Desember 2017
  • Dibaca: 33 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita